Ginasnews.com, Bekasi - Dengah desakan untuk mengurungkan rencana kenaikan tarif, PDAM Patriot Bekasi kekeh tetap melakukan action meskipun banyak menuai kritik.
Rencana kenaikan tarif yang akan mulai berlaku pada 1 Maret dinilai wajar, bahkan masih dibawah ambang bata
s minimal yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat tentang standar tarif batas minimum dan maksimal perusahaan air milik daerah di Jawa Barat.
"Kami tetap pada rencana, karena ini tidak dengan serta merta dan ujuk-ujuk, melainkan telah melalui proses panjang rapat dengan DPRD dan Pemkot Bekasi," jelas Ali Imam Faryadi, Direktur Utama PDAM Patriot pada pewarta, Kamis (27/2/2025).
Adapun rencana kenaikan tarif tersebut menyesuaikan dengan tarif wilayah yang diakuisisi PDAM Patriot Bekasi dari PDAM Tirta Bhagasasi. Kenaikan pada dua titik wilayah yang semula sejak awal dikelola PDAM Patriot, meliputi wilayah Teluk Pucung dan Jatisari, yang merupakan 54 persen dari total pelanggan eksisting yang ada.
"Penyesuaian tarif ini merupakan langkah strategis berdasarkan rekomendasi BPK dan. BPKP untuk melakukan pemutahiran atau penyesuain tarif," papar Ali Imram.
Diketahui tarif batas bawah minimum untuk PDAM Jawa Barat berada pada Rp 9.900. Sementara PDAM Patriot rencananya akan menaikan tarif dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.950 per kubik.
"Artinya apa yang kita lakukan masih jauh di bawah ambang batas minimum. Dengan konsenkuensi subsidi pemerintah daerah," ungkapnya.
Dengan kenaikan tersebut, apabila disimulasikan dengan pemakaian umum warga di Kota Bekasi antara 15 hingga 20 meter kubik untuk keluarga selama 1 bulan, makan kenaikan hanya Rp 11.000. itupun akan dikurangi beban administrasi yang semula Rp 8.000 menjadi Rp 6.000.
"Tanpa adanya penyesuaian maka harga pokok produksi kita tidak akan tertutupi. Maka bola panasnya akan kembali pada pemerintah daerah sendiri, untuk mensubsidi dengan nilai yang lebih besar lagi," pungkasnya.
Ali Imran mengungkapkan kepada semua pihak untuk menelaah secara jernih tanpa menyangkut-pautkan dengan program 100 hari Tri-Babihoe.
"Ini murni untuk kestabilan keberlangsungan dalam dunia usaha. Pertama, itu rekomendasi pusat, kedua, jika tidak dilakukan kita merugi, ketiga, kenaikan masih dibawah ambang batas minimum. Mari kita berpikir jernih," terangnya. (Yan)