GIBASNEWS, KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masuk dalam 10 nomine Penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang.
Rahmat Effendi adalah salah satu dari sepuluh Bupati/Wali Kota dari Pulau Sumateta, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Pulau Nusa Tengggara Barat yang terpilih. Mereka telah menyisihkan proposal dan video dari rekan seprovinsi maupun provinsi lain di tanah air.
Penanggungjawab HPN 2022 dan juga Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari menyambut baik terpilihnya 10 nomine tersebut. Pemilihan nomine tersebut sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak Bulan September lalu. Sehingga puncak HPN 2022 tanggal 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerja sama," jelas Atal S. Depari Ketua Umum PWI Pusat.
Diketahui ke-10 kepala daerah yang dipilih tersebut ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK - PWI pada Jumat (3/12/). Mereka terdiri dari orang yang berbeda dari segi usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Nominenya antara lain Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Buton (Sulawesi Tenggara) La Bakry, Bupati Lamandau (Kalimantan Tengah) Hendra Lesmana, Bupati Indramayu (Jawa Barat), Nina Agustina, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, Bupati Lamongan (Jawa Timur) Yuhronur Efendi, Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Padang Panjang (Sumatera Barat) Fadli Amran, Bupati Magetan (Jawa Timur) Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat) Musyafirin.
Sementara Ketua Pelaksana AK - PWI Yusuf Susilo Hartono mengatakan masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru. Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19 di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki "protokol warisan nenek moyang" dalam menghadapi wabah yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.
“Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari harta karun kulturalnya itu. Sehingga saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk melawan Covid-19. Jadi ini untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” ungkap Yusuf.
Dia juga menambahkan untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah terpilih akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.
"Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,"imbuhnya.
Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan AK-PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari, secara tahunan. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022. Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, salah satunya Ridwan Kamil, ketika menjadi Wali Kota Bandung, yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat.
Ide AK-PWI muncul setelah acara Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati / wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO, pada tahun 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara _super power_ kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.
Sumber: PANITIA AK-PWI