GIBASNEWS, MAKASAR - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi menghadiri kegiatan Workshop Nasional Lesson Learned Pembentukan BLUD Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Launching BLUD PALD Kota Makassar dan Kota Bekasi di Kota Makassar Rabu, (17/11/2021).
Hadir Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri M. Ardian Noervianto, Fungsional Perencana Utama Kedeputian Bidang Sarpras Budi Hidayat, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR Diana Kusumastuti, Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Anshar, Kepala UPTD PALD Kota Bekasi Andrea Sucipto, Environment Officer USAID Indonesia Hung Vo, Founder/Former BLUD Intan Hijau Kalimantan Selatan, Boyke W Triestiyanto.
Program USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS) adalah program berdurasi lima tahun delapan bulan yang dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia (Kota Bekasi, Kota Makassar dan Kota Gresik) dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku hygiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.
Workshop BLUD ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Keuangan Daerah, Bappenas dan Kementerian PUPR Direktorat Sanitasi serta Wali Kota Makassar sebagai pemateri utama dan pembelajaran teknik dari UPTD PALD Kota Bekasi dan contoh BLUD yang baik dalam pengelolaan persampahan dari BLUD persampahan Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Anshar mengatakan, bahwa Makassar memiliki visi dan misi yaitu melakukan percepatan wujudkan Makassar yang sombre dan smartcity dengan imunitas kuat untuk semua. Jadi ini sangatlah jelas komitmen yang di buat oleh Pemerintah Kota Makassar.
"Terkait masalah sanitasi, ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan setiap tahunnya, dengan hadirnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Air dan Limbah Daerah (PALD) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sanitasi. Jadi kalau berbicara sanitasi pasti akan berhubungan dengan drainasenya, sampahnya dan yangkita fokuskan air limbahnya, "ungkap Sekda Makasar Muhammad Anshar.
Sementara Kepala UPTD PALD Kota Bekasi, Andrea Sucipto menjelaskan, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210 km2 dengan kurang lebih 3 Juta jiwa memiliki 99% sanitasi yang layak dan 6,14% sanitasi yang aman.
"Jadi sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa semua jenis air limbah domestik wajib dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui operator yang ditunjuk yaitu UPTD PALD, "kata Andrea.
Lebih lanjut, Andrea menambahkan terciptanya BLUD PALD Kota Bekasi memiliki target penurunan jumlah pemberian subsidi APBD dari Pemerintah hingga 2025 sebesar 30% dari sebelumnya 75% dan peningkatan dalam jumlah pendapatan dari 25% menjadi 70%.
"Perubahan yang signifikan ini merupakan tren positif bagi Pemerintah Kota Bekasi bahwa BLUD PALD Kota Bekasi dapat menghemat APBD Kota Bekasi, "pungkasnya.