 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi Bersama Kepala Daerah Se-Jawa Barat |
GIBASNEWS.COM, JAKARTA - Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tidak akan berjalan efektif jika hanya berjalan sendiri sendiri dari Pemerintah Daerah. Kebijakan nasional dalam strategi pencegahan korupsi, kolaborasi dan sinergi ini yang menjadi dua aspek utama dalam upaya pencegahannya.
Diketahui dalam sinergi dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana Korupsi di Pemerintah Daerah khususnya di Kota/Kabupaten se- Jawa Barat melakukan pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Ade Adhyaksa beserta formasi lengkap 27 Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
"Salah satu musuh utama bangsa yang harus diperangi bersama harus butuh suatu upaya yang masif agar korupsi tidak semakin mengakar di Indonesia, salah satunya melalui kerja sama yang dilakukan ini, "jelas Itjen Kemendagri RI.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memaparkan presentasinya di depan Ketua KPK dalam tujuan Monitoring Center For Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Clean Government And Good Governance, 8 area intervensi dan pencapaian MCP Korsupgah KPK terintegrasi tahun 2020 mencapai 91,80 %.
Ridwan Kamil berharap untuk harus mawas diri kepada 27 Kepala Daerah yang hadir dan untuk peringatan bagi diri sendiri sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan untuk mengevaluasi terhadap daerah masing masing agar jangan sampai terlena dan terjadi kembali peristiwa yang menyedihkan dan tiba tiba ada Breaking News Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Sesuai dengan instruksi Presiden, Mendagri, dan KPK, agar tetap fokus pencegahan tindak pidana korupsi secanggih apapun kalau dari batinnya bersiasat capaian ini tidak ada nilainya sama sekali kalau ada godaan kita di depan mata. Selesaikan sampai akhir masa jabatan jangan sampai berhenti ditengah jalan, "tegas Ridwan Kamil.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di lingkungan KPK, sejalan dengan misi KPK yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pendidikan sebagai wujud pengembangan kapasitas SDM KPK juga akan dilakukan dengan LAN sebagaimana tercakup dalam nota kesepahaman yang tertanda tangan.
Firli juga menambahkan kepada peserta yang hadir bahwa LHKPN yang diterima adalah bentuk suatu laporan kepada Kepala Daerah pada laporannya. Pencegahan yang telah kita lakukan di setiap daerah adalah bentuk pencegahan dari diri kita sendiri dan, jangan sampai kita terlena dan terbuai jika ada godaan di depan mata kita.
"Jadi jika ini terjadi maka sebanyak apapun harta kekayaan kita akan tersita, jadi kita tegas dalam menghadapi pencegahan ini untuk kebaikan kita bersama, "tegas Firli.
Diketahui Kepala KPK, Kajati Jawa Barat, Wakapolda Jawa Barat dan 27 Kepala Daerah di Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk menyepakati pencegahan tindak pidana Korupsi di Jawa Barat.(ADV/HMS)