 |
| Aksi Di Gedung KPK |
Bekasi, Gibasnews.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Ulama dan Mahasiswa Kabupaten Bekasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari selasa (3/9/2019) sebagai bentuk penyataan sikap warga kabupaten bekasi serta mempertanyakan kelanjutan kasus mega proyek maikarta Dan korupsi PDAM Bhagasasi
Menurut Korlap Aksi, Machfudin Latif, kami disini menuntut kejelasan kasus meikarta yang telah menjebloskan Bupati Bekasi nonaktif Neneng asanah yasin tahun 2018 lalu dan Sekda Provinsi Jawa Barat atas kasus suap maikarta. Dan menuntut tegas Usep Rahman Hakim Dirut PDAM terkait indikasi kasus korupsi BUMD PDAM Bhagasasi Kabupaten Bekasi.
"Pernyataan sikap kekecewaan bercampur prihatin itulah yang membawa kembalinya kami selaku sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi merasakan kasus meikarta yang terungkap 10 bulan yang lalu sampai hari ini penuntasannya belum kunjung selesai dan bahkan masih banyak pejabat penikmat nilai rupiah meikarta yang masih berkeliaran baik legislatif maupun di eksekutifnya," Ungkap Latif.
Menurut Machfudin Latif, selaku sebagai salah satu Anggota Aliansi menyampaikan bahwa yang berstatus terperiksa maupun belum, masih leluasa melakukan aktifitasnya dan menjalankan perlakuan kooperatif. Kita semua baik massa aksi maupun masyarakat kabupaten bekasi melihat dari kasus meikarta rupanya masih jauh panggang dari api pada kenyataannya perilaku koruptif masih terlihat masif.
"Melihat kesempatan ini banyak pejabat tidak mau ketinggalan dalam hal melakukan indikasi korupsi termasuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Bhagasasi secara terstruktur dan tetsistematis seperti terlihat kebal akan hukum, terutama Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi yang terindikasi kasus korupsi selama menjabat," pungkas latif.
Lanjut latif. Ketika kami di berikan kesempatan bertemu dengan penyidik KPK, kami melihat ada beberapa anggota dewan terlihat sosok soleman dan Waras.W sedang diperiksa di KPK sangat terlihat pucat pasi dan gugup pada saat proses pemeriksaan.
"Kami sebagai aliansi kabupaten bekasi, berharap agenda aksi rutin kami ini serta pernyataan sikap kami agar dapat ditindak lanjuti dan di realisasi secepatnya oleh pihak KPK demi rasa keadilan dan penegakan hukum, dan obat luka kami.luka masyarakat kabupaten bekasi" pungkasnya. (*)