 |
| Ketua GEMA MKGR Syahrul Ramadan Bersama Walikota Bekasi Rahmat Effendi |
Bekasi, Gibasnews.com - Ketua GEMA MKGR Kota Bekasi, Syahrul Ramadhan menyatakan jika seharusnya Kartu Sehat Bekasi berbasis NIK dijadikan contoh oleh Pemerintah pusat dalam menjalankan program kesehatan gratis terhadap warga.
"Seharusnya pusat dapat mengadopsi dan mencontoh Kota Bekasi yang sukses dalam menyelenggarakan program kartu sehatnya. meski, banyak yang bilang defisit tapi tetap mengratiskan berobat gratis kepada warganya," Kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi itu.
Lanjut Syahrul, berbanding terbalik dengan BPJS Kesehatan yang menaikan iuran kepada pengguna BPJS. Bahkan, ada kabar jika mengunggak pembayaran iuaran BPJS akan ditagih kerumah penggunanya.
"Kartu sehat Bekasi Defisit, tapi tetap gratis tanpa dipungut iuran. BPJS Defisit, Iuaran malah semakin naik. Pilih yang mana? yang jelas, wali kota bekasi sudah menjalankan UUD 45. karena pendidikan, kesehatan warganya tanggung jawab negara," tegasnya.
Ia menyebut kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa membuat peserta ingin turun kelas. Sebab, ia menemukan ada keberatan dari peserta yang tidak pernah memanfaatkan BPJS Kesehatan.
"Jadi ada keberatan dari warga bahwa banyak yang tidak memanfaatkan dan tarifnya tiba-tiba akan naik. Sehingga ingin turun (kelas)," katanya.
Di sisi lain, Syahrul menyebut BPJS Kesehatan perlu memenuhi sejumlah persyaratan bila hendak menaikkan tarif iurannya. "Banyak PR BPJS yang belum diselesaikan yang bisa melegitimasi kenaikan iuran," ujarnya.
Permasalahan yang disoroti misalnya banyaknya masalah pada kepesertaan. Di samping itu, ia melihat pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit juga kerap kurang optimal. Persoalan-persoalan itu hingga kini masih belum tuntas.
"Sehingga image BPJS Keseharan menjadi kurang baik dan belum mampu membuat masyarakat mau menjadi peserta mandiri, pencanangan universal health coverage juga belum tercapai," katanya.
Dari kepesertaan misalnya, Syahrul melihat masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Namun, pemerintah juga tidak bisa memberikan sanksi lantaran masih membutuhkan investasi. Belum lagi, ada temuan perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan lantaran karyawannya sudah tercakup dalam Penerima Bantuan Iuran, sehingga bisa tumpang tindih apabila didaftarkan.
Di samping itu, masih banyak orang yang sudah mendaftar tapi merasa tidak pernah menggunakan manfaat dari jaminan sosial itu. Sehingga, kalau tarif itu naik dan dinilai memberatkan bisa jadi akan banyak yang ingin turun kelas. Di sisi lain, ada pula yang mendaftar ketika sakit, namun ketika sehat enggan membayar iuran. Persoalan semacam itu juga mesti diselesaikan.
Dari sisi pelayanan, Syahrul melihat masih ada peserta yang belum bisa mengakses layanan secara penuh. Salah satunya karena fasilitas tidak tersedia di wilayahnya. Sementara, biaya untuk ke kota terdekat yang menyediakan rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, terhitung mahal. "Ini jadi problem pemerataan faskes," kata dia.
Sementara, Kartu kesehatan andalan Kota Bekasi, KS NIK bisa dibilang lebih unggul."Kartu sehat bekasi bisa digunakan setiap warga tanpa mengenal kelas. belum lagi, tidak dipungut iuaran sepeserpun. ini lebih mendekati program kerakyatan. dan sangat membantu warga yang berobat. saya kira pemerintah pusat wajib mencontoh apa yang telah dijalankan Rahmat Effendi sesuai amanat undang undang," tandasnya. (*)